Teroris Menggoyang Politik, Islam, dan Pertahanan Indonesia

Sejak meledaknya bom JW Mariott dan Ritz Carlton pada 17 Juli lalu, isu terorisme di Indonesia kembali memanas. Pada hari itu “Bom Jakarta” menjadi kata-kata nomor wahid yang dicari pada situs-situs search engine. Saya melihat ada beberapa kesalahan Indonesia, secara umum, dalam menyikapi kasus terorisme ini.

Politik

Pertama, sikap pemerintah. Presiden SBY langsung mengadakan konferensi pers pada sore hari itu juga. Uniknya, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ia juga sedang menjadi ancaman. Seharusnya seorang pemimpin, yang merupakan representasi dari kabinet pemerintahannya, tidak membuat panik rakyatnya. Lebih parah lagi, SBY mengindikasikan bahwa peristiwa itu ada hubungannya dengan pemilu presiden (yang baru terjadi sepuluh hari sebelumnya). Sontak, press release presiden ketika itu langsung menuai kritik dari banyak pihak. Bahkan, TvOne langsung meluncurkan masalah itu ke dalam sebuah acaranya, “DEBAT”, dengan menghadirkan tiga pasang perwakilan pasangan capres-cawapres. Siapapun dalangnya, mereka sukses menggoyang stabilitas negara dalam waktu relatif singkat.

Islam

Kini, dugaan semakin melebar. Penjagaan semakin diperketat, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Anehnya, Islam menjadi prioritas utama pengawasan. Hal ini hanya karena dalang peristiwa itu, yang menurut polisi berhubungan dengan Noordin M Top, sering mengumbar tentang jihad. Padahal, para ulama sudah sepakat bahwa terorisme tidak sama dengan jihad, artinya terorisme bukan bagian dari Islam!

Kedua, media massa. Sekali lagi, sang dalang berhasil mengobok-obok negara ini dengan adanya media-khususnya elektronik-yang sangat masif membentuk opini umum di masyarakat bahwa orang yang berjanggut, orang yang rajin ke masjid, orang yang mempunyai stiker bertuliskan “…Die as Syuhada”, patut dicurigai sebagai teroris. Ceramah-ceramah pun, menurut berita yang banyak dilansir situs nasional, akan sengaja didatangi polisi samaran untuk mengawasi materi yang disampaikan.

Dengan kenyataan ini, menurut akal sehat saya, Islam kini seharusnya bukan sebagai terdakwa, namun sebagai korban. Umat Islam di Indonesia dibuat bingung, kemana harus mencari referensi jika ingin belajar tentang keislaman. Kebingungan ini bertambah buram karena media massa tidak mampu menjadi solusi. Mereka justru hanya berlomba-lomba mengejar berita yang aktual, tetapi belum tentu kebenarannya. Salah satu kesalahan besar media yang dapat saya contohkan adalah ketika penangkapan Ibrohim di Temanggung. Sebelumnya, beberapa stasiun televisi sudah mengeluarkan berita bahwa “Noordin M Top sudah mati.” Media massa seperti sedang bermain-main dengan emosi orang. Sampai saat ini, saya belum melihat ada satu saja stasiun televisi yang secara serius membuat acara yang bertujuan memperjelas separasi antara terorisme (yang bukan Islam) dan jihad (yang Islam) sehingga masyarakat bisa paham.

“Dalam pemberitaan media massa, menyebutkan seseorang atau kejahatannya, seperti perilaku korupsi, penipuan, pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya, pada dasarnya adalah haram karena itu merupakan perbuatan ghibah.” (Anam, 2009: 93)

Lanjutnya, pengecualian terhadap hal tersebut adalah karena niat amar ma’ruf nahyi munkar. Inilah yang mesti disadari oleh para wartawan di Indonesia. Pekerjaan mereka bukan sekedar untuk mencari nafkah, menaikkan rating stasiun televisinya atau institusinya, traveling, atau bahkan mencari popularitas, na’udzubillah.

Pertahanan

Ketiga, pertahanan. Jauh sebelum bom 17 Juli itu, pemerintah sedang kalut dengan kondisi pertahanan yang memprihatinkan. Singkatnya, Indonesia sedang mudah dikalahkan bila dalam kondisi perang. Ternyata kekalutan ini belum juga bisa diperbaiki, bahkan hingga ketika ada tontonan dunia (Manchester United) akan masuk ke Indonesia (Hotel Ritz Carlton). Bagaimana mungkin hotel yang akan didiami oleh tokoh-tokoh sepakbola dunia luput dari pengamanan ekstra ketat. Dengannya, jaringan teroris yang oportunis itupun berhasil memanfaatkan kesempatan dalam keleluasaan. Peristiwa bom Mega Kuningan itu pastinya akan menjadi evaluasi besar bagi aparat keamanan Indonesia.

Penutup

Saya teringat kisah Irak enam tahun yang lalu. Media massa internasional meliput The Fall of Baghdad, sebutan untuk runtuhnya patung (dan juga kekuasaan) Saddam Husein. Mereka memberitakan bahwa rakyat meluapkan perasaannya dengan penuh emosi, seperti menendang patung itu. Perlu diingat, Irak adalah negara dengan jumlah armada dan pasukan perang paling ditakuti di Timur Tengah pada dekade 90-an, Israel pun bisa terbilang kalah.

Ternyata Israel cukup risau dengan armada perang Irak yang cukup besar, apalagi lebih besar dari mereka. “Maka, Perang Teluk 1991 adalah medan untuk menghancurkan kekuatan militer Irak.” (Husaini, 2009: 3) Sekitar separuh armada perang hancur, ratusan ribu penduduk sipil tewas.

“Kelumpuhan Irak ditambah lagi setelah 3 April 1991 DK PBB mengeluarkan resolusi 687 yang berisi pembentukan zona bebas senjata pemusnah massal Irak. AS lalu memberikan sanksi ekonomi terhadap Irak yang memicu terjadinya penderitaan rakyat Irak yang berkepanjangan. Tim inspeksi senjata PBB menyatakan, dari tahun 1991-1998, hampir semua persenjataan Irak sudah jadi rongsokan dan sebagian besar senjata kimia sudah dibongkar.” (Husaini, 2009: 4)

Lemahnya pertahanan Irak membuat invasi AS pada tahun 2003 menjadi sangat mudah. Sehingga lengsernya Saddam Husein saat itu menjadi masuk akal. Saya bukan menuduh kepada AS bahwa mereka sedang mengobok-obok pertahanan Indonesia, karena saya belum mempunyai bukti kuat. Saya hanya memberikan evaluasi. Jika Indonesia ingin menjaga stabilitas negara dan suhu politik dalam negeri, maka pemerintah harus mendukung penuh perbaikan kekalutan alutsista itu. Seperti slogan orang Romawi, si vis pacis para bellum (jika Anda mau damai, maka mesti siap perang). Memperbaiki armada sekaligus angkatan perang Indonesia juga sedikit banyak akan membuat negara lain yang mau “bermain-main” dengan Indonesia berpikir berulang kali. Tidak ada lagi negara (apalagi negara tetangga) yang mengklaim budaya, pulau, atau kekayaan lainnya milik Indonesia.

Bandung, 29 Agustus 2009
Rama Permana
Ketua Departemen Kajian Strategis
KAMMI Komisariat IT Telkom 2009-2010
https://ramapermana.wordpress.com

Referensi:

  1. Anam, Faris Khoirul. 2009. Fikih Jurnalistik. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
  2. Husaini, Adian. 2009. Membendung Arus Liberalisme di Indonesia. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s