Menyoal Kasus Filariasis di Kabupaten Bandung

FPKB, Koma, SPSI, KAMMI IT Telkom, dan LSM lainnya di Komisi-D DPRD Kabupaten Bandung

Filariasis secara etimologi diartikan sebagai penyakit kaki gajah yang menular. Penyakit ini disebabkan oleh cacing Filaria yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Pemberitaan Filariasis menjadi wacana kedua terpanas nasional setelah kasus Bank Century pada awal November 2009. Sebenarnya bagaimana kronologi kasus Filariasis ini, khususnya di Kabupaten Bandung? Bagaimana pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait? Berikut hasil diskusi KAMMI IT Telkom dan beberapa LSM di Kabupaten Bandung dengan Komisi D DPRD Kabupaten Bandung hari Selasa, 24 November 2009, kemarin.

KAMMI IT Telkom tergabung dalam Masyarakat Peduli Korban Pengobatan Kaki Gajah (MPKPKG) yang dikoordinatori oleh Forum Peduli Kabupaten Bandung (FPKB) memulai diskusi dengan komisi yang diketuai oleh Arifin Sobari itu pada pukul 13.45 WIB. Diskusi diawali dengan pernyataan sikap dari berbagai elemen yang tergabung dalam MPKPKG. Diantara yang memberi pandangan adalah Hidayat Bastaman (ketua FPKB) dan Usman (perwakilan SPSI). Secara umum, ada tiga hal yang menjadi pertanyaan bersama, yaitu:

  1. Mengapa kasus ini terjadi?
  2. Bagaimana pelaksanaan yang seharusnya?
  3. Apa tindak lanjut yang akan dilakukan, khususnya oleh Komisi-D?

Laporan LSM

Ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh para peserta diskusi saat itu. Pertama, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung hanya sampai pada tingkat desa. Idealnya, sosialisasi dilakukan kepada seluruh masyarakat sebagai calon penerima obat. Imbasnya, sangat sedikit-bahkan mungkin tidak ada-masyarakat yang paham bagaimana dosis yang tepat untuk meminum obat tersebut. Kedua, anggaran pelaksanaan pemberian obat antifilariasis ini mencapai 2,17 miliar rupiah. Dana sebesar itu mestinya sangat besar dan menunjang bagi Dinkes untuk melakukan program ini dengan rapi. Namun, pelaksanaannya jauh dari harapan. Ketiga, menurut penuturan salah satu pelapor, pada hari H justru tidak ada petugas medis yang seharusnya berjaga di pos.

Hal ini jelas menjadi tamparan bagi eksekutif yang (lagi-lagi) tidak becus dalam menjalankan sebuah program. Padahal, ini adalah program krusial, program massal yang melibatkan masyarakat banyak dan tentu resikonya sangat besar. Menurut salah seorang reporter radio Mora (88,5 FM), Desi, sekarang sudah 913 orang yang menjadi korban. Bahkan, Arifin Sobari menyebutkan bahwa jumlah korban hampir mencapai 1200 orang.

Tanggapan Komisi-D

Program pemberian obat antifilariasis ini sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 2007, hanya pada saat itu dewan menangguhkan program tersebut karena resikonya yang besar. Pada tahun 2008, dikucurkanlah dana sebesar 200 juta rupiah untuk observasi tentang Filariasis di Kabupaten Bandung. Ternyata, wilayah yang menjadi endemi Filariasis hanya dua, Majalaya dan Margaasih. Selama itu didapatkan pula data bahwa dalam tiga tahun sudah ada 33 orang yang menderita Filariasis.

Arifin Sobari melanjutkan, ada tiga kekeliruan yang menyebabkan program nasional yang baru dilaksanakan di dua provinsi ini gagal, yaitu sosialisasi, sumber daya manusia, dan obat itu sendiri. Untuk permasalahan sosialisasi, beliau membaginya lagi ke dalam empat aspek, yaitu sarana yang tidak memadai, konten yang kurang, sasaran tidak tepat, dan belum adanya pelibatan masyarakat. Sementara itu, permasalahan SDM dicerminkan dengan kurangnya tenaga medis yang bisa dilibatkan pada tanggal 10 November lalu. Untuk permasalahan obat-obatan akan langsung ditangani oleh Komisi IX DPR RI yang sepekan lalu sudah hadir ke Bandung untuk berdiskusi langsung dengan Dinkes Kabupaten Bandung. Sekarang, kasus ini sedang diawasi oleh kepolisian. Institut Teknologi Bandung sedang melakukan tes laboratorium untuk obat-obat itu.

Komisi-D sendiri menganggap program ini gagal. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan Dinkes yang mengklaim program ini telah berhasil 80%. Adapun rekomendasi Komisi-D terkait kasus ini adalah terlibatnya third sector lebih jauh agar dapat berjalan beriringan dengan sektor publik dan privat serta mengusulkan agar program ini dilaksanakan secara bertahap, misalnya dimulai dari daerah-daerah yang memang sudah terindikasi terdapat korban Filariasis.

Penutup

Posisi dewan memang bukan sebagai eksekutor program ataupun sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Tetapi, sebagai alat kelengkapan negara, dewan adalah tempat aspirasi rakyat, dipilih oleh rakyat, dan harus berpihak kepada rakyat. Sebelumnya, Komisi-D sudah dua kali mengundang Dinkes untuk berdiskusi, tetapi pihak Dinkes tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas. Sementara itu, pada closing statement, KAMMI IT Telkom, FPKB, SPSI, Koma, dan LSM-LSM lainnya sepakat bahwa harus ada yang bertanggung jawab (menjadi tersangka) atas kasus ini. Komisi-D sendiri berencana membuat Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas isu nasional ini. Setelah ini, KAMMI IT Telkom dan FPKB akan berdiskusi dengan kepolisian untuk menekan agar kasus ini segera diusut tuntas, selain juga agar kami mendapatkan keutuhan berita dan cover both side.

Bandung, 26 November 2009
Rama Permana
Ketua Departemen Kajian Strategis
KAMMI Komisariat IT Telkom 2009/2010

2 responses to “Menyoal Kasus Filariasis di Kabupaten Bandung

  1. just share, saya saat tanggal 10 nov membantu di salah satu lokasi pembagian obat (di Dayeuhkolot), dan alhamdulillah, disana ada dokter yang melakukan penyuluhan sehingga tidak ditemukan kasus aneh-aneh, tapi yang disayangkan adalah tidak adanya persiapan yang matang dari pihak aparat yang bertugas mengawasi jalannya pembagian. terlihat dari petugas yang membagikan obat ke warga adalah warga sekitar yang benar benar blank saat diminta untuk membagikan, apa lagi warga yang rebutan membuat kemungkinan tertukarnya dosis anak usia di bawah 5 tahun dengan dewasa menjadi besar.

    Namun, yang terjadi di lokasi lain yang tidak jauh dari lokasi saya bertugas, ternyata tidak ada dokter yang melakukan sosialisasi/ penyuluhan (berasarkan info dari warga yang mendapat jatah di lokasi tsb), dan akhirnya banyak yang pingsan setelah mengkonsumsi obat.

    Semoga kedepannya masalah seperti ini benar-benar di kontrol dan di persiapkan dengan matang baik dari pihak aparat pemerintahan maupun warga yang menjadi Panitia pelaksana di lapangan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s