Muslim Negarawan Menciptakan Masa Depan Indonesia (bag. 1)

“Cara terbaik memprediksi masa depan adalah dengan menciptakan masa depan.” Begitu petikan kata dari Peter Drucker. Ya, begitulah seharusnya kita memandang masa depan, baik dalam ruang pribadi maupun sosial kenegaraan. Mempersiapkan diri untuk menciptakan sebuah masa depan yang gemilang, membuat strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Adanya keterbukaan di negara ini merupakan nikmat yang diterima oleh seluruh warga negara Indonesia. Nyaris setengah abad masyarakat ditutup tempurung orde baru, ditutup dari pemandangan rusak pemerintah pusat. Pecahnya gelombang demonstrasi merupakan titik ekstrim kejengahan masyarakat atas kelakuan si politikus-politikus garong.

Kemudian, reformasi mengalir dengan kecepatan yang lambat, linglung mencari ruang kesamaan antara berbagai ideologi partai yang baru bermunculan. Tidak hanya partai, gerakan non elitis muda juga banyak berdiri, KAMMI termasuk salah satunya. Pada kelanjutannya, kita mesti sepakat bahwa perubahan besar di negeri ini diawali oleh pemuda (lagi). Enam visi reformasi yang diusung belum semuanya rampung. Agenda tersebut mau tidak mau menjadi warisan bagi pemuda masa kini yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Maka, siapkanlah dirimu wahai pemuda!

Reformasi, perjuangan di pusat dan daerah

Adili Soeharto dan antek-anteknya merupakan poin pertama enam visi reformasi, sekaligus yang tersulit direalisasikan hingga kini. Penundaan yang berlarut-larut dengan berbagai macam alasan berbuntut menjadi status quo. Proses penegakan supremasi hukum juga masih merayap –untuk tidak mengatakan terkatung-katung. Poin yang terlaksana diantaranya adalah pencabutan dwifungsi ABRI. Kemudian, amandemen UUD 1945 yang sudah dilaksanakan beberapa kali. Terakhir, otonomi daerah, meski pada banyak bidang masih belum dilakukan desentralisasi kewenangan.

Demokrasi yang sehat dan egaliter serta penghapusan budaya KKN menjadi poin yang sulit untuk disimpulkan. Indonesia menjadi pionir dalam pemilu langsung, dimana pemimpin negara dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Ruang aspirasi pun dibuka jauh lebih lebar dari sebelum masa reformasi. Indonesia patut bangga menjadi negara pertama di dunia yang menyelenggarakan pemilihan umum kepala pemerintahan secara langsung. Namun, budaya KKN masih hinggap di struktur birokrasi pusat. Bahkan, ia menjalar lurus sejajar, berkembangbiak seiring dengan pembukaan struktur birokrasi daerah.

Kondisi ini sekali lagi menjadi afirmasi bagi orang-orang yang merasa lebih nyaman hidup di masa orde baru, selain juga karena harga barang dan nilai tukar yang sangat fluktuatif. Perasaan tersebut muncul karena di masa post-orba borok-borok struktur pemerintahan dapat dengan jelas dilihat dari tabir grass-root, sehingga ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah secara umum menurun.

Efek inilah yang menyebabkan para inisiator reformasi harus melebarkan sayap perjuangannya dari sekedar mengurusi tingkat pusat bertambah menjadi pusat dan daerah. Karenanya, jangan heran jika ada pergerakan reformasi yang mati muda hanya gara-gara belum memiliki jaringan di daerah. Ada pula gerakan yang hanya diisi oleh satu generasi saja, tanpa regenerasi dan akhirnya punah. Na’udzubillahi min dzalik.

Daurah Marhalah 2 KAMMI Bandung 2009

KAMMI, aset umat

Mengambil dari platform sebuah organisasi, selain terselenggaranya pemilu langsung, ada tiga indikasi menuju masyarakat yang egaliter, yaitu:

  1. Transparansi (transparency),
  2. Pertanggungjawaban Publik (public accountability), dan
  3. Terbukanya Partisipasi Masyarakat (participatory management)

Adapun roda reformasi berjalan dengan dukungan tiga sektor; public sector, yang terdiri dari pemerintah, legislatif, dan para pembuat kebijakan publik lainnya; private sector, yang berisi para pelaku dunia usaha; dan third sector, yang terdiri dari LSM dan gerakan sosial masyarakat lainnya. Pemuda zaman kiwari haruslah memiliki mobilitas untuk masuk ke dalam satu dari tiga sektor tersebut.

KAMMI, sebagai garda terdepan gerakan mahasiswa sejak masa turbulensi politik nasional 1998, telah memiliki strategi yang dituangkan dalam kurikulum kaderisasi untuk mewujudkan kader-kader yang kemudian disebut sebagai Muslim Negarawan. Dalam indeks-indeks yang kudu dicapainya, KAMMI mentargetkan kader yang memiliki kemampuan paripurna. Pengetahuan keislaman, kredibilitas moral, wawasan ke-Indonesia-an, kepakaran dan profesionalisme, kepemimpinan, serta diplomasi dan jaringan adalah 6 kompetensi muslim negarawan. Dalam kondisi sekarang ini, maka kemampuan paripurna adalah sebuah kebutuhan agar dapat bertahan ditengah persaingan global berteknologi tinggi.

“Ada tiga pilar profesionalitas yang diperlukan untuk itu, yakni berkaitan dengan core competence, managerial, dan strategic thinking. Seorang profesional dalam bingkai ini adalah ilmuwan yang manajer, dan manajer yang mampu berpikir strategis (negarawan). Ia bukan hanya unggul dalam kompetensi ilmiahnya, namun juga mampu mengelola sumber daya yang ada di sekitarnya secara sinergi untuk kepentingan dakwah, dan terbiasa berpikir strategis. Mungkin ada yang bertanya, mengapa terlalu banyak kualifikasi yang digantungkan pada kader? Tak ada pilihan, karena kini kita memasuki zaman dimana kompetisi ideologis menggunakan bahasa infrastruktur sosial-budaya-politik yang makin canggih. Hanya mereka yang fasih dengan bahasa infrastruktur canggih itu yang dapat menanamkan pengaruh dan meraih kemenangan. Kita memerlukan tokoh yang siap melakukan islamisasi kehidupan dengan mengalahkan pengaruh para kompetitornya.”

 

Cimahi, 6 Syawal 1431

Rama Permana

Ketua KAMMI Komisariat IT Telkom

Periode 2010/2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s