Memilih Pemimpin Dalam Perbandingan (Indonesia-Khilafah Umayyah)

Tulisan ini gabungan dari kul_fb saya ke seorang junior di KAMMI.

Buku Ahkam as-Sulthaniyah

Masih ingat dulu bagaimana K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati S.P. terpilih menjadi pasangan Presiden-Wapres? Ya, kalau belum melek politik, silakan cari infonya. Singkat kata, dulu mereka dipilih bukan seperti SBY-JK atau SBY-Boediono yang melalui pemilu langsung (dipilih oleh rakyat). Gus Dur dan Mega pada awalnya menjadi perwakilan dari Parpol masing-masing (PDIP dan PKB) yang suaranya lumayan besar pada Pemilu Legislatif (DPR) tahun 1999. Nah, perwakilan dari Parpol-parpol pemenang inilah yang dipilih oleh para anggota MPR/DPR untuk menjadi Presiden-Wapres. Dulu perolehan suara almarhum mengungguli Mega sehingga beliaulah yang menjadi presiden. Mega di urutan kedua sehingga menjadi Wapres. Tidak seperti sistem pemilu langsung dimana calon yang maju sudah berpasangan, ide awalnya, supaya visi-misi pasangan serasi, tidak banyak benturan.

Kalau membaca Al-Ahkam As-Sulthaniyah bab awal tentang bagaimana seorang Imam/Khalifah itu dipilih, maka kita akan menemukan persamaan dengan sistem pemilu di Indonesia saat itu. Pada sistem kekhalifahan, ada lembaga yang disebut Ahlul Halli wa Al-Aqdi/AHWA (seperti DPR/MPR rangkap dengan Mahkamah Agung/Konstitusi). AHWA inilah yang kemudian bermusyawarah untuk menentukan Khalifah. AHWA terdiri dari para alim ulama, tentu kalau ideal bukan pemuka agama, ra’yu saya pribadi berpikir bahwa ulama yang dimaksud adalah ahli-ahli di semua bidang, apakah itu ekonomi, politik, teknologi, keamanan, tata negara, sipil, dan sebagainya serta yang tak mungkin ketinggalan, mereka juga pastinya punya kapasitas keilmuan islam/syariah. Jadi, bukan orang sembarangan yang mempunyai hak untuk memilih khalifah.

Hak pilih semestinya memang diberikan sesuai haknya, bukan sekedar merata -bukan adil. Adil jangan diartikan merata, namun artikanlah dengan makna ‘sesuai porsinya’. Analogi lain, mengapa warisan tidak MERATA antara laki-laki dan perempuan, karena ADIL adalah sesuai porsinya, laki-laki tentu punya kewajiban menafkahi ketika sudah berkeluarga, tidak dengan perempuan, sehingga porsi warisan adalah ADIL, bukan MERATA. Sehingga jika dahulu ada usulan bahwa “hak suara seorang berpendidikan tinggi harus lebih banyak daripada hak suara seorang berpendidikan rendah”, bisa jadi betul.

Untuk kasus Indonesia, saya lebih cenderung setuju dengan sistem pemilu langsung. Mengapa? Sistem pemilu seperti tahun 1999 kurang cocok untuk DPR/MPR yang belum ‘insyaf’. Sehingga sulit bagi rakyat untuk SELALU percaya terhadap wakil-wakilnya. Biarlah sekarang “miniatur AHWA” itu memperbaiki diri dulu, sampai tahu betul apa fungsi wakil rakyat. Biarlah pula masyarakat juga membaca dulu kondisi ini. Nanti juga ketemu waktu yang pas untuk mengutak-atik sistem pemilu lagi. Selamat bekerja. :-)😀

Rama Permana

Cimahi, 31 Mei 2011

3 responses to “Memilih Pemimpin Dalam Perbandingan (Indonesia-Khilafah Umayyah)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s