Memandang Pembahasan Harga BBM

Preview

BBM (Bahan Bakar Minyak) merupakan jenis cair dari produk umum hasil penyulingan minyak bumi yang bernama bahan bakar. BBM sendiri banyak macamnya, diantaranya avgas, avtur, bensin (premium, pertamax, dan pertamax plus), minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar, biodiesel, dan pertamina dex[1]. Minyak bumi sendiri merupakan kekayaan alam Indonesia yang (seharusnya) dikelola secara mandiri oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Adapun kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah air Indonesia, maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.[2]

Menurut UUD 1945 hasil amandemen, pasal 33 ayat (5), ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang (UU). Sebuah UU blunder –atau lebih tepatnya pasal–  tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) disahkan pada 23 November 2001. Pasal blunder yang termuat pada UU No.22 Tahun 2001 tersebut adalah pasal 28 ayat (2) yang berbunyi, Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.”[3] UU ini dibuat saat DPR periode 1999-2004 dimana parpol mayoritas adalah PDIP dan Presiden Indonesia saat itu adalah Megawati Soekarnoputri.

Hal ini berarti sejak UU tersebut disahkan, maka harga BBM dan Gas Bumi di Indonesia bergantung kepada fluktuasi harga dunia yang ditentukan oleh NYMEX. Penjelasan dari Kwik Kian Gie sebagai berikut.

“Ini berarti bahwa rakyat harus membayar minyak yang miliknya sendiri dengan harga yang ditentukan oleh NYMEX di New York. Kalau harganya lebih rendah dikatakan merugi, harus mengeluarkan tunai yang tidak dimiliki dan membuat APBN jebol.”[4]

Dipandang sebagai pasal yang gagal, maka pada akhir tahun 2004 Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya membatalkan pasal tersebut. Maka, harga gas bumi, dan BBM khususnya, sama sekali tidak perlu mempertimbangkan fluktuasi harga minyak dunia. Harga BBM sendiri sejak 1 Januari 2003 sudah naik sebanyak empat kali dan kemudian turun tiga kali.

Tabel Kenaikan Harga BBM di Indonesia[5]

Tanggal

Bensin premium

Minyak solar

Minyak tanah

01/01/2003

Rp1.810

Rp1.890

Rp1.970

21/01/2003

Rp1.810

Rp1.650

Rp1.800

01/03/2005

Rp2.400

Rp2.100

Rp2.200

01/10/2005

Rp4.500

Rp4.300

Rp2.000

24/05/2008

Rp6.000

Rp5.500

Rp2.500

01/12/2008

Rp5.500

Rp5.500

Rp2.500

15/12/2008

Rp5.000

Rp4.800

Rp2.500

15/01/2009

Rp4.500

Rp4.500

Rp2.500

Kenaikan harga BBM pada kuartal kedua tahun 2008 disebabkan oleh melonjaknya harga minyak dunia, alasan yang juga dipakai untuk menaikkan harga BBM pada tahun 2012 ini. Pada akhirnya, harga BBM kembali diturunkan pada tahun yang sama sesuai Peraturan Menteri ESDM No.38 Tahun 2008, seiring dengan menurunnya harga minyak dunia. Pada saat itu, harga BBM hanya diturunkan Rp 500,-. Padahal, dengan harga minyak dunia pada saat itu, pemerintah bisa saja menurunkan kembali harga BBM ke Rp 4.500,-.

Impor Minyak

Beberapa hari yang lalu Kwik Kian Gie mengeluarkan sebuah tulisan di situsnya yang berjudul Kontroversi Kenaikan Harga BBM lengkap dengan perhitungan simplifikasinya. Perhitungannya menghasilkan angka yang mengesankan. Pemerintah disebutnya untung lebih dari Rp 90 triliun per tahunnya. Pada kemudian hari perhitungan tersebut disalahkan oleh Wakil Menteri ESDM, Widjajono Partowidagdo, karena Pak Kwik tidak menghitung rasio bagi hasil pemerintah (60%) dan kontraktor (40%). Tetapi, tentu perhitungan Pak Kwik tidak serta merta kita tinggalkan begitu saja. Sangat menarik mencermati hasil pada bagian pengeluaran Pertamina.

Pada bagian tersebut ditulis Pertamina membeli minyak mentah ke pemerintah sebesar Rp 224,55 triliun/tahun. Dengan harga tersebut, Pertamina mendapatkan 237,615 juta barel/tahun. Jumlah tersebut tidak mencukupi kebutuhan BBM Indonesia yang hampir menembus 400 juta barel/tahun. Alhasil, sisa kebutuhan BBM tersebut harus diimpor Pertamina dari pasar internasional –yang tentunya dengan harga minyak internasional NYMEX– seharga Rp 149,89 triliun/tahun.

Terlepas dari berapa harga yang harus dibayar oleh Pertamina, kenaikan harga BBM ini rupanya tidak mutlak hanya karena meningkatnya harga minyak dunia. Tetapi, kenaikan ini juga merupakan jalan keluar pemerintah dalam menghadapi beban anggaran untuk energi yang membengkak. Sehingga, tak aneh jika rekan-rekan mahasiswa menyebut solusi pemerintah tersebut sebagai solusi anak SD. Menambal lubang satu dengan menggali tanah di bagian lain. Hasilnya sama, meninggalkan lubang, hanya saja di tempat yang berbeda.

Ayat Siluman

Lonjakan harga minyak dunia terjadi lagi sejak akhir Februari 2012 dimana grafik NYMEX Crude Oil menunjukkan angka USD 110/barel. Grafik terakhir saat artikel ini ditulis, NYMEX Crude Oil sudah menurun ke titik USD 102,78/barel[6]. Harga-harga tersebut keduanya melampaui estimasi dalam UU APBN 2012 yang mematok harga maksimal minyak dunia sepanjang tahun 2012 di angka USD 95/barel. Lubang di sektor energi dan terlampau tingginya harga minyak dunia di atas perkiraan UU tersebut yang membuat pemerintah menyerahkan usulan perubahan atas UU APBN 2012 atau APBN-P 2012. Usulan tersebut berupa ayat ‘siluman’, menyisip di bawah pasal 7 ayat (6) yang kemudian dinamakan pasal 7 ayat (6a).

Penyisipan pasal tersebut dimaksudkan untuk membuat harga eceran BBM bersubsidi fleksibel menyesuaikan harga minyak dunia dengan batas dan syarat tertentu. Pasal 7 ayat (6) sendiri berbunyi, “Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.”[7] Dengan ayat tersebut, maka kewenangan pemerintah untuk menaikkan harga eceran BBM bersubsidi di tahun 2012 dikunci, alias dihilangkan. Untuk mengambil jalan tengah antara UU APBN 2012 dan realita ekonomi khususnya harga minyak dunia, maka diusulkanlah ayat (6a) oleh pemerintah untuk dibahas oleh DPR.

“Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5 persen dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung.”[8]

Parpol-parpol oposisi langsung menolak usulan ini karena bunyi ayat usulan tersebut sama saja dengan substansi dari UU No.22 Tahun 2001 pasal 28 ayat (2) yang sudah dibatalkan oleh MK pada tahun 2004. PDIP, Gerindra, dan Hanura konsisten untuk mengunci ayat (6) pada pasal 7 UU APBN 2012 tanpa penambahan apapun.

Demokrat tentu setuju dengan nominal 5% yang diusulkan oleh pemerintah tersebut. Sementara parpol lain yang tergabung dalam sekretariat gabungan (setgab) koalisi memiliki pendapat sendiri. PKS mengawalinya dengan menyebut angka 20% dengan tenggat waktu 3 bulan. Setelahnya, parpol-parpol koalisi lain mulai mengeluarkan angka-angkanya sendiri. PPP menetapkan 10%, PAN 15%, PKB 17,5%, dan Golkar 15% disertai tenggat 6 bulan.

Dilema DPR

Sidang Paripurna BBM (Sumber: detik.com)

Penambahan ayat tersebut menjadi dilema bagi DPR yang harus memutuskan nasib UU APBN 2012. Sebabnya, ayat (6a) benar sama secara substansi dengan ayat yang pernah MK hapus. Kedua ayat tersebut mengindikasikan bahwa harga eceran BBM bersubsidi akan berubah seiring fluktuasi harga minyak dunia. Di sisi lain, jika ayat (6) tersebut dikunci tanpa diberikan ruang untuk mengubah harga eceran BBM bersubsidi, maka dikhawatirkan pemerintah tidak mampu menanggung beban subsidi yang melewati batas APBN. Coba dipikirkan, jika harga minyak dunia mencapai USD 200/barel, maka apakah betul ayat (6) itu harus terkunci begitu saja tanpa memperhatikan APBN?

Dilema tersebut tidak bisa disederhanakan dengan statement bahwa yang menyetujui kenaikan harga BBM tidak pro rakyat dan yang menolak kenaikan harga BBM bergerak bersama rakyat. Inilah politik, tidak ada hitam putih mutlak, inilah seni politik. Menyisipkan ayat (6a) tidak berarti mutlak menyetujui pemerintah untuk sewenang-wenang menaikkan harga BBM. Namun, ayat tersebut memberikan koridor sebagaimana yang terkandung dalam nilai prosentase yang diperdebatkan oleh para parpol koalisi. Pemerintah baru dapat menaikkan harga BBM setelah jangka waktu tertentu serta jika harga minyak dunia melebihi dari koridor yang ditetapkan dari harga rata-ratanya. Ini artinya, ayat (6a) adalah prepare for the worst condition dimana harga BBM akan naik hanya jika harga minyak dunia melambung sangat tinggi.

Adapun menolak ayat (6a) dan tetap mengunci ayat (6) memang benar tidak menyalahi konstitusi. Tetapi, tidak memberikan ruang gerak kepada pemerintah jika sewaktu-waktu harga minyak dunia meloncat adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi APBN. Bolehlah PDIP, Gerindra, dan Hanura menolak, karena mereka adalah oposisi. Sementara jika APBN mengalami defisit sangat besar, maka yang ‘kena batunya’ adalah pemerintah. Tentunya, parpol-parpol koalisi pula yang akan kena getahnya.

Cimahi, 31 Maret 2012, 00:39
Rama Permana

[1] http://www.bphmigas.go.id/p/bphmigaspages/bbm/jenis_bbm.html

[2] UUD 1945

[3] UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

[4] http://kwikkiangie.com/v1/2012/03/kontroversi-kenaikan-harga-bbm/

[5] http://id.wikipedia.org/wiki/Harga_bahan_bakar_minyak_di_Indonesia

[6] http://www.wtrg.com/daily/crudeoilprice.html

[7] RUU APBN 2012

[8] Usulan tambahan ayat (6a) dalam pasal 7 UU APBN-P 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s